Optimalisasi Indeks MCP 2024, Pemkab Bolmut Ikuti Rapat Verifikasi Bersama KPK

BOLMUT – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut) terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi dalam Rapat Desk Verifikasi Dalam Rangka Optimalisasi Indeks MCP Tahun 2024, yang dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting pada Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bolmut, Dr. Hi. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si., mewakili Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda dan turut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Optimalisasi Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meminimalisasi potensi tindak pidana korupsi.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menugaskan KPK untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

“Dengan capaian MCP yang baik, potensi tindak pidana korupsi dari sisi proses tata kelola pemerintahan daerah dapat diminimalisasi atau bahkan dihindari,” ujar Abdul Nazaruddin Maloho dalam sambutannya.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya percepatan pemenuhan indikator MCP pada delapan area intervensi strategis, yaitu:

1. Area Perencanaan,

2. Area Penganggaran,

3. Area Pengadaan Barang dan Jasa,

4. Area Pelayanan Publik,

5. Area Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah),

6. Area Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara),

7. Area Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), dan

8. Area Optimalisasi Pajak.

Dengan melibatkan pimpinan OPD terkait, rapat ini menjadi forum penting untuk mendorong sinergi dan komitmen dalam mencapai target MCP.

Pemkab Bolmut optimis bahwa langkah-langkah strategis yang diambil melalui koordinasi dengan KPK ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Selain itu, diharapkan pencapaian MCP yang optimal dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

“Sinergi seluruh elemen pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan indikator MCP berjalan sesuai target. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Nazaruddin Maloho.

Penulis : IB