DPR RI Akhirnya Jawab Desakan Tuntutan 17+8, Umumkan Enam Keputusan Penting

Jakarta – Desakan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Tuntutan 17+8 akhirnya mendapat respon resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi, DPR merumuskan enam keputusan yang disebut sebagai langkah awal pembenahan internal sekaligus wujud transparansi terhadap publik.

Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (5/9/2025). Ia menegaskan, keputusan yang diambil merupakan hasil rapat sehari sebelumnya, Kamis (4/9/2025).

“Ini adalah komitmen bersama pimpinan DPR dan fraksi untuk menjawab aspirasi masyarakat. Ada enam poin penting yang sudah kami sepakati,” ujar Dasco.

Enam Poin Keputusan DPR RI

Berikut isi keputusan resmi DPR RI sebagai jawaban atas desakan Tuntutan 17+8:

1. Penghapusan Tunjangan Perumahan
   Mulai 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI dihentikan.
2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
   Sejak 1 September 2025, seluruh kunjungan kerja luar negeri ditiadakan, kecuali yang berkaitan langsung dengan tugas kenegaraan resmi.
3. Pemangkasan Fasilitas dan Tunjangan
   Beberapa fasilitas dan tunjangan dipangkas, termasuk biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.
4. Penghentian Hak Keuangan Anggota Dinonaktifkan
   Anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak lagi berhak menerima gaji maupun tunjangan.
5. Koordinasi Penonaktifan dengan MKD
   Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta menjalin koordinasi dengan mahkamah partai terkait anggota yang telah diberhentikan sementara.
6. Penguatan Transparansi dan Partisipasi Publik
   DPR RI berkomitmen meningkatkan keterbukaan dan melibatkan publik dalam setiap proses legislasi serta kebijakan penting.

Dasco menyebut, enam langkah ini ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR RI, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

“Semua pimpinan sudah menandatangani sebagai bentuk keseriusan DPR dalam menata diri dan menjawab harapan rakyat,” tegasnya.